Kasus korupsi Pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan, yang diduga melibatkan Verawati Batalipu, merupakan kasus korupsi teranyar di Kab. Buol yang menarik untuk disimak. Ini bukan saja, karena pelaku merupakan adik kandung Bupati Buol, melainkan karena ia menandai satu babak baru dalam praktek korupsi di kab. Buol.
Bagaimana pun, Verawati, menurut saya merupakan pemain baru dalam praktek haram ini. Sebagai PNS dengan usia pengangkatan yang masih amat belia, adalah mustahil bagi dia untuk bisa “bermain” dalam pengerjaan paket-paket berskala besar, selain kalau ia adalah orang dekat kekuasaan.
Iya, kekuasaan memang bisa menjadikan tak ada satupun yang mustahil untuk dilakukan. Dan itu yang terjadi. Dalam kasus Verawati ini, bagi saya, ia hanyalah operator di lapangan. Klik utamanya tetap berada di sumbu kekuasaan. Alasannya sederhana saja : dalam situasi dimana resistensi masyarakat begitu kencang terhadap Bupati, terutama dalam kaitannya dengan korupsi, maka menjadi sangat riskan bila Bupati bermain langsung. Oleh karena itu, mesti ada simpul-simpul baru yang diposisikan untuk kepentingan itu.
Kian Sulit
Kasus korupsi yang menimpa Verawati ini bagi saya member isyarat pada dua hal; pertama, bagaimana rezim yang berkuasa di Buol, kini tengah secara sistematik “bekerja” untuk menggerogoti uang rakyat. Modus lama dengan menjadi pemain tunggal kini telah ditinggalkan dan diganti dengan memunculkan simpul-simpul baru dari lingkungan keluarga, yang tentu lebih bisa dipercaya dan dikendalikan. Kedua, bahwa kian sulit bagi kita untuk bisa menjadikan Bupati sebagai “sasaran tembak” langsung dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi. Sebab, pelaku kini telah membentuk sindikat, yang bila suatu ketika terkuak dan diproses secara hukum, maka akan dengan mudah memutus mata rantai dan menjadikan orang-orang lapangan sebagai korban.
(Selasa, 12/07/2011)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar